Skandal Dana Bos

Pertanyaan mengapa masih ada pungutan sekolah dan beberapa anggaran pembelian buku pelajaran sering tidak terjawab, ini merupakan keluhan orangtua, murid, guru dan bahkan wakil kepala sekolah. Mungkin hanya dua pihak yang mengetahui detail pegelolaan dana bantuan operasional sekolahdi sekolah, yakni kepla sekolah dan Tuhan.

Korupsi baru dan bisnis??

Mekanisme baru yang di haruskan oleh Kemendiknas yaitu Dana Bos tidak lagi di transfer dai bendahara negara ke rekening sekolah, tetapi di transfer ke kas APBD selanjutnya ke rekening sekolah. Alsannya, mekanisme baru ini bertujuan untuk memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam penyaluran dana BOS. Dengan cara ini, diharapkan penelolaan menjadi lebi tepat waktu, tepat jumlah, dan tak ada penyelewengan. Alhasil, Kepsek harus mencari berbagai sumber pinjaman untuk mengatasi keterlambatan itu. Bahkan ada yang meminjam kepada rentenir dengan bunga tinggi. Untuk menutupi biaya ini, kepsek memanipulasi surat pertanggungjawaban yang wajib disampaikan setiap triwulan kepada tim manajemen BOS. Dana BOS merupakan lahan bisnis kepala sekolah selain dari uang buku.

BPK dengan mudahnya menemukan kecurangan-kecurangan dalam aliran dana BOS ini. Berdasarkan audit BPK atas pengelolaan dana BOS tahun anggaran 2007 dan semester I 2008 pada 3.237 sekolah sample di 33 provinsi dana BOS lebih kurang Rp. 28 miliar. Rata-rata penyimpangan setiap sekolah mencapai Rp. 13,6 juta.

Keterlibatan Politisi Lokal???

Perubahan mekanisme penyaluran dana BOS sesuai dengan mekanisme APBD secara tidak langsung mengundang keterlibatan birokrasi dan politisi lokal dalam penyaluran dana BOS. Resikonya sekolah menanggung biaya politik dan birokrasi. Selanjutnya, untuk mencairkan dana BOS sekolah harus rela membayar sejumlah uang muka atau pemotongan dana sebagai syarat pencairan dana BOS. Kepsek dan guru juga harus loyal kepada kepentingan para politisi lokal ketika musim PILKADA. Dengan demikian, praktik korupsi dana BOS akan semakin marak karena aktor yang terlibat dalam penyaluran semakin banyak.

Partisipasi Publik??

Salah satu penyebab utama maraknya penyelewengan dana BOS adalah minimnya partisipasi dan transparasi publik dalam pengelolaannya. Selama ini dana BOS mutlak dalam kendali kepsek tanpa keterlibatan warga sekolah seperti, guru, komite sekolah, orang tua murid. Untuk menekan kebocoran dana pendidikan partisipasi publik harusnya syarat mutlak

Analisa Bentuk Birokrasi Negara Maju dengan Negara Berkembang

Analisa Bentuk Birokrasi Negara Maju dengan Negara Berkembang

Birokrasi dalam perbendaharaan abad ke 18 berasal dari kata bureau yang berarti meja tulis, yang mengacu kepada tempat di mana para pejabat bekerja. Kemudian ditambah sisipan cracy, dari kata yunani yang Bertine aturan.birokrasi diartikan sebagai wewenang atau kekuasaan dalam berbagai departemen pemerintah dan cabang-cabangnya memperebutkan sesuatu untuk mereka sendiri sesama warga negara. Bureaucracy menunjuk pada prosedur-prosedur administrasi, menyangkut aspek institusional dan asosional.

Adapun fungsi birokrasi adalah menyelenggarakan tugas yang ditentukan oleh konstitusi, menjalankan program pembangunan, pelayanan publik dan kebijakan pemerintah.

Ada beberapa pandangan para ahli yang perlu dikemukakan dalam kaitannya dengan peranan birokrasi. Friederich Hegel, mengatakan bahwa birokrasi seharusnya melayani kepentingan umum, karena dalam kenyataannya birokrasi menguntungkan sekelompok orang/golongan. Birokrasi dapat menjembatani antara negara, yang merefleksikan kepentingan umum dengan civil society yang terdiri dari berbagai kepentingan khusus dalam masyarakat. Baron de Grimm, mengatakan adanya sebuah penyakit yang merusak birokrasi (bureaumania) yang bersifat infinitas, suatu institusi yang melakukan pengaturan terhadap suatu ketidakterbatasan wewenang dan ruang gerak di suatu negara. (1813 Vol 4)

Max Weber memandang birokrasi harus rasional, berdasarkan konsepsi legal rasional, dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- bersifat impersonal, mampu memisahkan antara pribadi dan kepentingan umum.

- Adanya hirarki (penjenjangan, tingkatan) jabatan yang jelas.

- Fungsi-fungsi jabatan ditentukan secara tegas.

- Para pejabat diangkat berdasarkan kontrak.

- Memiliki kualifikasi profesional.

- Memiliki gaji berjenjang menurut kedudukan dan hirarki dan hak pensiun.

- Tunduk pada kontrol yang seragam dan sistem disipliner.


Berikut ini beberapa pengertian tentang birokrasi oleh beberapa ahli :

· Micheal Crozier

Birokrasi adalah pemerintahan oleh sejumlah biro, yakni “ pemerintah oleh sejumlah departemen negara yang di isi oleh sejumlah staff yang ditunjuk dan bukan di pilih secara hierarkis dan keberadaannya tergantung pada otoritas yang mutlak.

· Heady (1991)

Birokrasi sebagai suatu fenomena yang berhubungan dengan organisasi yang kompleks dan berskala besar yang mempunyai karakteristik tertentu.


BIROKRASI DI NEGARA BERKEMBANG

Negara berkembang seperti Indonesia Apabila diperhatikan factor-faktor yang menentukan kenapa daya saing Indonesia menjadi begitu terpuruk, maka sebenarnya masih ada jalan keluar bagi Indonesia untuk kembali diperhitungkan di kancah internasional asalkan tentunya ada kerja keras dan kerjasama dari semua pihak yang berkepentingan yaitu pemerintah, dunia usaha, dan para pekerja. Ada empat factor yang menentukan daya saing Negara versi WCY ini yaitu kinerja perekonomian, efisiensi birokrasi, efisiensi bisnis, dan ketersediaan infrastruktur. Dari factor-faktor tersebut jelas terlihat bahwa bukan hanya pemerintah yang bertanggung jawab dan harus mencari jalan keluar dari kondisi saat ini, melainkan juga dunia usaha sendiri terutama pebisnis local dan tidak kalah penting, peranan dari pekerja yang selama ini mungkin kurang diperhatikan dalam pembenahan daya saing Negara. Melihat urutan Negara-negara di dunia versi WCY, maka bukanlah kejutan apabila Negara seperti Singapura dan Hongkong berada di urutan 2 dan 3. Dari empat criteria di atas, jelas kedua Negara itu dapat dianggap sebagai yang terbaik di dunia dan salah satu factor yang mendukungnya adalah ukuran kedua perekonomian tersebut yang kecil dan manageable. Tidak adil rasanya kalau langsung membandingkan kedua perekonomian tersebut dengan Indonesia yang jauh lebih besar dan kompleks. Akan lebih cocok rasanya kalau Indonesia dibandingkan dengan Cina yang berada di urutan 15 dan India di urutan 27.

Dari sudut kinerja perekonomian, khususnya perekonomian makro, semua pihak akan sepakat bahwa kinerja Indonesia saat ini sangat baik ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat (sekitar 6%), inflasi yang terkendali, indeks harga saham gabungan yang selalu mencatat rekor baru, tingkat bunga yang terus menurun, serta cadangan devisa yang meningkat. Meskipun begitu, sebagian kalangan berpendapat bahwa kondisi makro saat ini patut diwaspadai karena too good to be true serta sangat didominasi pertumbuhan sector keuangan. Apabila kinerja perekonomian diartikan lebih luas yaitu tidak hanya mencakup ekonomi makro tetapi juga membahas kinerja sector usaha dan variable kesejahteraan seperti pengangguran dan kemiskinan, maka di situlah problem Indonesia muncul. Pemerintah dan berbagai pihak dibuat pusing dengan adanya fenomena kestabilan makro ekonomi yang tidak disertai dengan perbaikan sector mikro serta variable kesejahteraan. Tidak ada yang membantah bahwa kestabilan makro adalah syarat dasar bagi kemajuan suatu perekonomian, tetapi bukan merupakan syarat satu-satunya. Harus ada upaya lebih agar akhirnya kestabilan tersebut diterjemahkan dalam penciptaan lapangan kerja, perbaikan pendapatan masyarakat, serta bergairahnya dunia usaha mengembangkan aktivitasnya.

Ada dua kemungkinan penyebab mengapa masih terjadi kesenjangan makro dan mikro di Indonesia. Kemungkinan pertama adalah terjadinya jeda waktu yang cukup lama antara terjadinya perbaikan makro dan penyebaran dampak dari perbaikan tersebut ke berbagai aspek perekonomian. Dengan kata lain, struktur ekonomi Indonesia tidak cukup responsive dan fleksibel mendorong terjadinya perubahan menyeluruh sebagai akibat dari adanya dorongan eksternal. Kekakuan struktur seperti ini harus segera diperbaiki dengan selalu mencari dan membuka simpul-simpul yang dirasa sebagai penghambat. Kemungkinan kedua adalah masih buruknya iklim investasi yang memandulkan upaya mendorong pergerakan sector riil. Berbeda dengan kekakuan struktur yang diakibatkan oleh bangunan struktur yang mungkin kurang dibenahi dalam waktu cukup lama, masalah buruknya iklim investasi lebih diakibatkan oleh masalah kelembagaan yang akut dan membutuhkan penanganan segera dalam hal menyadarkan berbagai pihak yang terlibat bahwa merekalah sumber permasalahan dan karenanya, harus mau melakukan reformasi terhadap dirinya sendiri.

Birokrasi di kebanyakan negara berkembang cenderung bersifat patrimonialistik : tidak efesien, tidak efektif (over consuming and under producing), tidak obyektif, anti terhadap kontrol karena orientasi dan kritik, tidak mengabdi kepada kepentingan umum lebih pada melayani pemerintah, tidak lagi menjadi alat rakyat tetapi telah menjadi instrumen politis dengan sifat sangat otoritatif dan represif.

Ciri dari birokrasi negara berkembang yaitu:

1. Pertama, administrasi publiknya bersifat elitis, otoriter, menjauh atau jauh dari masyarakat dan lingkungannya serta paternalistik.

2. Kedua, birokrasinya kekurangan sumber daya manusia (dalam hal kualitas) untuk menyelenggarakan pembangunan dan over dalam segi kuantitas.

3. Ketiga, birokrasi di negara berkembang lebih berorientasi kepada kemanfaatan pribadi ketimbang kepentingan masyarakat.

4. Keempat, ditandai adanya formalisme. Yakni, gejala yang lebih berpegang kepada wujud-wujud dan ekspresi-ekspresi formal dibanding yang sesungguhnya terjadi.

5. Kelima, birokrasi di negara berkembang acapkali bersifat otonom. Artinya lepas dari proses politik dan pengawasan publik. Administrasi publik di negara berkembang umumnya belum terbiasa bekerja dalam lingkungan publik yang demokratis. Dari sifat inilah, lahir nepotisme, penyalahgunaan wewenang, korupsi dan berbagai penyakit birokrasi yang menyebabkan aparat birokrasi di negara berkembang pada umumnya memiliki kredibilitas yang rendah.

BIROKRASI DI NEGARA MAJU

Birokrasi negara maju akan menunjukan pada titik tertentu sebuah tingkat keprofesionalan yang tinggi, baik untuk mengidentifikasi maupun melayani berbagai kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Karena sistem politik di negara maju secara keseluruhan sudah stabil dan matang, serta birokrasi sudah sangat berkembang, maka peran birokrasi pada proses-proses politik sudah jelas dan teratur dan berada dibawah kontrol yang efektif dari lembaga-lembaga politik yang secara fungsional menangani hal tersebut.